Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Masyarakat Pekon Kedaloman Kecamatan Gunung Alip, menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dari pejabat (PJ) Kepala Pekon yang lama Triyandi, pada saat pengelolaan anggaran dana desa (ADD) mulai dari tahun 2019 dan 2020, ketika ia sedang menjadi memimpin di Pekon tersebut. Senin, 29/03/2021.
Bukan tanpa alasan, sebab selama memimpin Pekon Kedaloman hampir dua periode, serta diberikan kuasa penuh dalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD) yang mencapai milyaran rupiah, serta di tuangkan ke dalam berbagai macam program, seperti pembangunan fisik, bantuan sosial, pengadaan barang dan lain-lainnya, sebagai penunjang sebagai kebutuhan bagi semua masyarakat di Pekon Kedaloman. Dan masyarakat pun mencium dugaan adanya korupsi di dalamnya serta mark-up harga pembelian barang dengan nilai cukup fantastis, yang dilakukan oleh PJ bersama salah satu aparatur pekonnya.
Hal ini yang di sampaikan secara langsung oleh salah satu warga Pekon Kedaloman, serta meminta agar namanya tak ditulis media ini, mewakili masyarakat ia memberikan contoh sedikit yang bisa di ungkapkan untuk tahun 2019, adanya anggaran pengadaan perpustakaan Pekon, namun masyarakat tak pernah melihat adanya perpustakaan tersebut di Pekon mereka, lalu proyek jembatan warga tak tahu ada dimana jembatan ini,
Kemudian untuk tahun 2020, salah satunya proyek pembangunan pembuatan talud di empat titik lokasi di dusun setempat, dimana anggaran yang di kucurkan mencapai ratusan juta rupiah, lalu anggaran untuk sarana dan prasarana polindes, banyak pengalihan yang dilakukan, seperti pengadaan lampu penerangan yang telah direalisasikan, namun tak sesuai kualitasnya dengan anggaran puluhan juta rupiah. Lalu seperangkat komputer untuk kebutuhan poskesos yang hingga kini belum kelihatan barangnya, bahkan item pengadaan barang lainnya pun belum jelas juntrungannya.
" Lalu anggaran pengadaan umbul-umbul/bendera sebanyak 400 buah masih di tahun 2020, yang menelan dana puluhan juta rupiah, dan ini oleh PJ baru di bayarkan setengah, sedangkan pelunasan sisanya nanti akan di bayarkan di tahun 2021, hal ini sudah menyalahi aturan. Dan apabila di awal pengadaan umbul-umbul ini, mengapa tak memberdayakan PKK maupun KWT, lebih irit dan ekonomis, bahkan bisa dapat lebih banyak umbul-umbul, bukankah DD ini dari kita untuk kita oleh kita,''terangnya lagi.
Dan anehnya lagi, tak adanya arsip di Pekon, APBDes, LPJ atau maupun bentangan plang baner berisi rincian penggunaan dana desa, guna mengetahui apa saja yang telah di realisasikan dan pencapaiannya dalam setahun anggaran, serta menuntut supaya PJ kakon terbuka dan transparan ke masyarakat Kedaloman penggunaan DD 2019-2020. Warga pun juga meminta kepada kepala pekon terpilih, agar dapat menjadi penyambung dari keinginan dan aspirasi masyarakat kepada PJ kakon.
Dan masyarakat dalam hal ini berhak untuk mengetahui dari penggunaan dana desa, merujuk dari UU No 06 tahun 2014 tentang desa, warga berhak mengetahui, mengawasi DD, dan di dukung permendes 2020 pada bab 04, memang harus di publikasikan, ditambah lagi dengan PP nomor 17 tahun, beserta peraturan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
" Sejak masyarakat mulai bertanya, rupanya banyak item pengadaan barang tahun 2020, yang belum di realisasikan oleh PJ kakon. Nah setelah warga gencar menanyakan, barulah item tersebut di adakan satu persatu, kok baru diberikan ke masyarakat sudah berganti tahun, ini sudah bulan Maret bahkan hampir April 2021, ada apa gerangan? Kami sudah lelah menunggu, masyarakat butuh transparansi,'' jelasnya.
Ketua BHP Kedaloman Nuzirwan ketika di konfirmasi mengatakan bahwa, sejak dilantik di akhir tahun 2019 dan terima SK sebagai BHP pada bulan Januari, ia tak ingin mengurusi apa yang terjadi di tahun 2019, ia pun fokus untuk di tahun 2020 saja, selaku ketua BHP hingga kini ia belum menerima laporan APBDes dan hal lainnya.
Pernah ada pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah pekon langsung oleh PJ, dan diketahui memang ada beberapa item barang yang belum direalisasikan, dan dari musyawarah tersebut ada kesepakatan bersama, bahwa PJ sanggup untuk memenuhi barang yang belum direalisasikan, contohnya seperti dana karang taruna dan ini sudah selesai, pengadaan peralatan kesenian pincak khakot seperti seragam baju, pedang, alat-alat posyandu ibu hamil, satu unit komputer untuk puskesos.
'' Kita belum sepenuhnya mengecek barang-barang tersebut, sebab beberapa hari lagi kita juga akan mengadakan musyawarah bersama dengan pemerintah pekon, untuk melakukan kordinasi dalam hal ini, disitu kita akan lihat memori serah terimanya apa saja yang akan diberikan dari PJ ke kakon terpilih, termasuk janji PJ ke masyarakat. Tahun 2020 kemarin ada pembangunan fisik proyek pembangunan talud, tapi kami tak mengetahui berapa anggarannya, sampai detik ini mulai dari APBDes, maupun anggaran perubahan, pihak BHP belum menerima dari PJ kakon, kita akan coba koordinasi dan perbaikan dalam membantu pemerintahan pekon yang baru kedepannya,"ungkap ketua BHP ini.
Sementara itu kakon terpilih Pekon Kedaloman Torison turut menyampaikan bahwa, ia membenarkan ada beberapa item barang yang belum direalisasikan oleh mantan PJ, namun semua pengadaan tersebut kini sedang di kumpulkan, dirinya selaku pemimpin di Pekon kedaloman tetap menampung aspirasi masyarakatnya sebagai pengayom, dan terpenting semua item pengadaan barang-barang yang belum direalisasikan bisa segera terpenuhi.
Terkait perihal pekerjaan maupun program di tahun 2019-2020 kemarin, Torison tak ingin ambil pusing, sebab baginya terpenting bagaimana ia dapat melaksanakan tugas sebagai kakon kedepan dengan baik. Serta ketika melakukan serah terima barang antara dirinya dan PJ nanti seluruhnya tersebut harus ada.
" Saya tak mau tahu urusan 2019-2020, saya tak ingin ikut dan ikutan, saya sampai saat ini hanya berupaya untuk menjaga kondusifitas keamanan para masyarakat, saya sempat mendengar adanya ribut-ribut kemarin, saya sudah sampaikan kepada mantan PJ, bahwa apa saja item barang yang belum di realisasikan, segera untuk di penuhi, dan apa yang menjadi tuntutan masyarakat harus ada. Kadang-kadang ada miskomunikasi masyarakat dan PJ,"tandasnya.(Rudi)
0 Comments: