Wakil Ketua DPRD Komisi lV Proses Lelang di Pesawaran

PESAWARAN, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - Wakil Ketua Komisi lV DPRD Kabupaten Pesawaran,Harto Susanto. S.E,di Minta Ketua LSM Generasi Penrus Pejuang NKRI,Adiyanto Kita Sudah melaporkan dengan No 116/GPP NKRI/DAS/||| terkait Dugaan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rayat Setempat dan,Ke Bupati Pesawaran berharap tumpang tindih proses penyelesaian proyek di Dinas segera diselsaikan.

Dikabarkan Sebab jika berlarut - larut akan berimbas minumnya ke Percayaan Masyarakat di Bumi Andan Jejama ini,Proyek ini Untuk itu dirinya miminta agar PT Asri Fariz Jaya mencari penyelsaian sangketa tersebut, terlebih dikerjakan diduga sebagai sarat settingan agenda konspirasi antara oknum pejabat Dinas kesehatan setempat bersama pemborong untuk mengeruk kerugian negara sehingga sarat pemborosan keuangan Negara.

Tak hanya itu, masalah lain yang juga menuai bermunculan belakangan ini, seperti Puluhan buruh dalam pekerjaam proyek ber sub klas bg 008 ini dikabarkan menerima upah dari kontraktor dengan meminimalisirkan besaran katagori (bestek) yang diantaranya campuran yang tak sebanding .Sedangkan bangunan lanjutan Rumah Sakit untuk lantai 1 dan lantai 2 Dimas Kesehatan sebelumnya paska bagunan ini juga terindikasi.

Aktivis anti korupsi Tuah Aulia Fuadi, mengatakan, proyek ini sudah bermasalah sejak awal tender. Ia mengatakan, pemenang tender yakni PT ASRI FARIZ JAYA itu dinilainya sebagai perusahaan bodong dan sarat gratifikasi dan kongkalikong bersama oknum Unit Layanan Pengadaan setempat.

“Kita sudah pegang beberapa data terkait jejak kasus dan sepak terjang dari prusahaan yang diduga sebagai sarat perusahaan bodong ini, bahwa sejak awal kontraktor yang diduga selalu menyabot habis proyek infrastruktur pada APBD Pesawaran selalu dalam status realisasinya yang bermasalah. Yang jelas proyek milyaran Ini diduga dimenagkan oleh perusahaan bodong yang sudah lama teragenda oleh pemborong yang merasa dirinya dekat dengan Bupati,”ujarnya lagi, Jum’at (3/8).

Ditegaskan , proyek ini juga tanpa melalui analisis DED. Tak ada perencanaan dan pengawasan yang baik dari konslutan yang membidangi secara arsitektur ketehnikan. “Uang proyek ini milyaran jelas bukan recehan. Tapi pihak pengawas tak pernah mau mengawas dan berkonsultan ditempat. Ini jelas-jelas akan menjadi proyek yang bermasalah dan sarat gratifikasi proyek ke pejabat dinas, ”jelasnya.

Ia meminta KPK untuk segera turun tangan dengan melibatkan adanya dugaan gratifikasi ke pejabat dinas kesehatan setempat. Sebab, uang negara yang sedang diincar-incar dan disorot oleh rekanan kontraktor PT ASRI FARIZ JAYA ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara akurat. “dari tim konsultan independen sudah meninai kajian arsitek bagunan ini sangat erat dengan praktek yang koruptif dan sarat gratifikasi besar-besaran. Nanti kita juga akan tambahkan laporan data-datanya terkait yang akan melibatkan persekongkolan sejumlah oknum di Unit Layanan Pengadaan dalam proyek yang diduga tak mempunyai sub bidang Klasifikasi Pekerjaan BG 008 yang dimenagkan ini ke KPK,”bebernya.

Sebelumnya pelelangan proyek dinas kesehatan ini mensyaratkan adanya kode Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi ber sub kode BG 008.

Namun berdasarkan hasil investigasinya, pada situs resmi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang diakses melalui www.lpjk.net ditengarai data detail perusahaan PT ASRI FARIZ JAYA ternyata ditengarai tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD). Bahkan, pengalaman sejenis kode BG008 pun tidak dapat dibuktikan ketika diakses dalam penelusuran belum lama ini.

Selain itu, ketika dihimpun berdasarkan latar belakang pengalaman detail perusahaan tersebut, Menurut Tuah, daftar perusahaan itu telah mengalami penurunan harga pasar dalam proyek persaingan tender, Khususnya di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan masa 2017 sebelumnya.

Sungguh aneh bila ada pemenang lelang namun dalam progres lerusahaanya tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD). Hal ini sama diibaratkan sebuah perusahaan bodong yang sama sekali tidak memiliki kemampuan dasar (KD). Artinya, bila proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan tanpa pengalaman/skill kerja, akan berdampak tidak tercapainya progress bobot sebuah pekerjaan ber sub BG 008, “akibat SDM yang tidak mumpuni dalam kontruksi bagunan BG 008 ini, maka proyek ini pasti akan disekandalkan secara koruptif, dan seterusnya sifat pekerjaan yang koruptif ini terus akan berjalan sesuai maunya kontraktor” sindir nya

Tak hanya itu, kontaktor proyek bagunan dinas kesehatan ini juga tidak pernah melibatkan SPK dan Kalender kontrak atau time schedule yang dibuat kontraktor dalam plag proyek.

Selain itu, kontraktor proyek ini juga disinyalir tidak pernah memperhatikan kualitas bangunan dari segi kajian konsultan dan menyalahi RAB. “Selanjutnya, peranan pengawasan dari pengerjaan proyek milik dinas kesehatan Pesawaran ini pun seperti merasa tidak punya tanggung jawab terhadap apa apa yang telah disabot oleh kontraktor. Pengawasan Ini seharusnya sejalan dengan aturan, dan penyimpangan kontraktor dan adanya dugaan aliran gratifikasi dari modus proyek operandi ini ke pihak-pihak terkait harus dapat ditindak lanjuti,” tutupnya. (adi)