METRO, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - DPRD Kota Metro menginginkan Pemerintah Kota Metro segera melakukan penataan aparatur sipil negara (ASN) terutama terhadap tenaga pengajar. Tujuannya yaitu untuk menekan angka guru honorer yang ada di Sekolah-sekolah Kota Metro.
Seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Kota Metro, Anna Morinda, menyatakan bahwa salah satu rekomendasi dari Fraksi-fraksi yakni, terkait penataan ASN yang meliputi pada bidang pendidikan.
"Jadi kemaren salah satu rekomendasi dari fraksi-fraksi yaitu penataan ASN, itu termasuk di bidang pendidikan. Guru-guru (ASN) kita itu udah tinggal sedikit. Bayangkan ada satu SD yang guru ASN-nya tinggal 14 guru. Perlu guru agama 3 orang. Gak ada yang PNS satu pun guru agamanya," terang Anna, Rabu (28/11/2018) saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Menurutnya, masih banyak guru yang berstatus ASN yang siap untuk mengisi kekosongan guru di beberapa sekolah seperti yang beliau temui.
Minimnya guru yang berstatus ASN ini, membuat beberapa sekolah di Kota Metro harus dipenuhi oleh tenaga pendidik yang berstatus honorer. Sementara, para tenaga honorer ini harus rela mendapatkan gaji yang jauh dari kata cukup.
"Sementara dana bos itu kan hanya boleh 15 persen yang untuk guru honor. Bayangkan saja kalo 15 persen dari dana bos, berapa mereka dapat gaji? Ya kayak yang kita tahu selama ini aja, 200 sampe 300 ribu kira-kira. Kan gak manusiawi," tutur Anna.
Selain itu, kata Anna melanjutkan, para guru honorer ini cenderung dibebankan oleh tugas-tugas yang cukup banyak. Hal ini karena mereka rata-rata dibayar per jam pelajaran. Maka, muncul asumsi bahwa semakin banyak jam yang mereka ampu, semakin besar pula bayaran yang didapatkan.
"Karena dana bos itu cuma boleh 15 persen. Apa gak kasian? Itu kan sarjana (guru honorer) loh, yang bertanggung jawab mendidik anak bangsa. Sekarang ya kita pengen Pemerintah menata dulu guru ASN ini," tegasnya. (chard)
0 Comments: