Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Guna mengisi ke kosongan jabatan Kepala Pekon, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Penjabat (PJ Kakon) hingga dilantiknya Kepala Pekon yang baru. Hal itu bertujuan agar roda pemerintahan di setiap Pekon dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Namun tidak semua harapan berbuah manis, masih ada perselisihan yang terjadi antara PJ. Kepala Pekon (Kakon) Pulau Benawang dan Sekertaris Desa Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus.
Menurut Sekretaris Desa Pekon Pulau Benawang Dwi Andriansyah, selama dua kali pencairan Dana Desa PJ Kakon Pulau Benawang yang diisi oleh Bunyamin SE, diduga melakukan penguasaan anggaran. Bagaimana tidak, setelah melakukan penarikan Dana Desa (DD) di Bank Lampung keberadaan uang tersebut menjadi tanda tanya. Bahkan Kaur Keuangan Pekon tidak mengetahui.
"Dana Desa yang seharusnya berada di Rekening Pekon sudah ditarik, tapi setelah penarikan kami tidak mengetahui keberadaannya. Jadi wajar jika kami menduga uang tersebut disimpan dirumah PJ Kakon," kata Andri (22/7)
Dengan kejadian tersebut, lanjut Andri, pihak Pekon kesulitan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Parahnya lagi, kebutuhan alat tulis kantor (ATK) belum bisa terpenuhi. "Selain ATK yang kosong biaya perbaikan laptop dan printer juga terhambat, Hasilnya untuk melakukan print out harus keluar Pekon, PJ Kakon juga jarang hadir di kantor, karena semenjak dilantik sampai saat ini baru lima kali masuk ke kantor pekon Pulau Benawang, kami juga tau jika dia ASN sebagai Kasi Pemerintahan di kecamatan Kobar,"Keluhnya.
Sementara itu Pj Kepala Pekon Pulau Benawang Bunyamin dengan Didampingi Kasi Pemerintahan Pekon Pulau Benawang Zaeyadi, dirinya menyampaikan bahwa, antara dia dengan semua kaur Pekon selalu rajin untuk berkordinasi meski dirinya dalam keadaan sakit yang mengaku mengidap Sakit Tumor di kepala. Dan mengakui sampai saat ini dana ADD tersebut ada padanya. Namun tak bisa memberikan alasan yang tepat mengapa sampai dana desa itu disimpan sendiri tidak di rekening Pekon.
" Benar Uang itu masih dengan saya, itu semua karena kondisi saya sedang sakit, Sebagai lampiran laporan ke Camat, Tata pemerintahan (Tapem) maupun asisten I belum saya laporkan sebagai bahan laporannya bahwa saya memang sakit, dan surat tanda Scanning dari rumah sakit belum saya serahkan Karena belum diminta, mohon maaf saya tidak bisa panjang lebar, karena waktu saya hanya satu jam dan harus menghadap camat,"ungkapnya.
Camat Kotaagung Barat Erlan Deni Saputra S. Sos pun angkat bicara terkait persoalan ini, dirinya mengaku sudah menerima laporan adanya perihal ini, karena sekretaris desa pekon Pulau Benawang langsung yang berbicara dengannya, meski siltap dan tunjangan sudah diberikan kepada Kaur Pekon, namun tidak semerta-merta sisa dana tersebut dibawa pulang oleh Pj pekon. Merujuk pada peraturan yang ada, baik ADD maupun ADP sejatinya harus berada didalam rekening Pekon. Sebelum pencairan surat perintah tugas (SPT) di kumpulkan kemudian bendahara memverifikasi oleh sekdes, serta ketika uang itu sudah diambil dari Bank maka dana ADD harus langsung dibagikan ke PPTK masing-masing kegiatan yang ada dipekon tersebut.
" Jelas suatu pelanggaran, jika ceritanya semacam ini, Meski pihak kecamatan belum memberikan teguran secara tertulis, namun saya sudah melakukan teguran walau hanya secara lisan, sudah dua kali saya tegur, saya secara langsung dan Sekcam sendiri,"katanya.
Erlan mengaku ini sudah tidak wajar, apalagi sampai sekdes tidak mengetahui uang posisi ada dimana dan kemana, kemudian aparat tidak pernah ada dikantor, pasti ini suatu kesalahan. Seharusnya PJ Kakon hanya menandatangani giro, selanjutnya uang di pegang bendahara untuk dibagikan ke PPTK masing masing agar bisa merealisasikan rencana dan program.
Untuk alasan sakit Pj Kakon sendiri, Akan tetapi harusnya paling tidak temuilah aparat Pekon, untuk dapat menemukan langkah selanjutnya dalam hal program yang harusnya sudah berjalan, Kemudian, jika memang belum ada pelaksanaan pembangunan di tahap satu seharusnya diberikan penjelasan kepada aparat pekon, dan akan dilaksanakan ditahap kedua, Sedangkan ini dia tidak berbicara sama sekali, tidak pernah ketemu dengan sekdesnya.
" Selama saya menjadi camat Kotaagung barat ini, Bunyamin (PJ) memang jarang hadir, dan itu sudah terjadi sejak di jaman kepemimpinan camat yang lama, jika hanya terjadi di kepemimpinan saya akan jadi tanda tanya, tapi ini terjadi sejak dulu. Dengan kejadian ini saya akan melaporkan di bagian Tapem maupun ke pimpinan tertinggi yang berwenang Pemkab Tanggamus,"pungkasnya. (Rudi)
0 Comments: