TANGGAMUS, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lampung, banyak terjadi aksi unjuk rasa di beberapa kabupaten di lampung, dan hari ini 11/07/18, ratusan masa yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Tanggamus menggelar aksi unjuk rasa menyikapi hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur lampung 2018, di Sekretariat kantor Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten tanggamus.
Koordinator aksi R. Agung Prastowo dalam aksinya mengatakan bahwa, Panwaskab tanggamus harus tegas dalam menyikapi dan mengusut tuntas kasus politik uang (Money politik) pada gelaran pilkada 2018.
Pesta demokrasi baik itu Pilbup dan Pilgub merupakan helatan dan hajatan besar segenap masyarakat Tanggamus Khususnya dan Lampung pada umumnya, dalam upaya menentukan nasib daerah kabupaten dan provinsi kedepan, maka sudah selayaknya pesta demokrasi ini berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku demi tercapainya kehidupan berdemokrasi yang kita cita citakan.
" Pada pilkada 2018 yang baru saja kita lewati, ternyata marak terjadi tindakan yang sangat menciderai demokrasi bahkan menuju kedalam proses menghancurkan tatanan demokrasi yang hingga saat ini mulai menuju kearah yang lebih baik," Ucapnya.
Lanjutnya, Sesuai aturan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,sebagaimana tertera pada pasal 73 dalam seluruh ayat didalamnya serta Perbawaslu no. 13 Tahun 2016 menunjukkan bahwa, tindakan money politik merupakan musuh utama demokrasi. Vax Populi Vox Dei (Suara rakyat suara Tuhan) harus menjadi sebuah cita-cita nyata bukan hanya menjadi jargon berpolitik. Tindakan money politik dalam pilkada di Lampung nyata-nyatanya terjadi secara terstruktur, sitematis, dan masif yang bahkan terindikasi melibatkan perusahaan korporasi raksasa ditanah Sang Bumi Ruwa Jurai.
" Kami menolak dengan tegas sebuah kepemimpinan yang terbangun melalui jalan yang melanggar hukum yang bermuara pada menggadaikan kepentingan rakyat demi kepentingan para pemodal. Kepala daerah merupakan pelindung dan pengayom rakyat bukan menjadi komprador kapitalisme. Maka dengan tegas kami menolaknya,"Ujar Agung.
Dalam tuntutannya masa dari aliansi yang Masyarakat tanggamus mengajukan tuntutan terdiri dari, Usut Tuntas politik uang Pilgub lampung, Mencabut Izin Koorporasi dalang politik uang, berikan ruang demokrasi bagi rakyat, tolak hasil pemilu curang, rakyat menolak pemimpin curang, tangkap dan adili dalang politik uang, dan terakhir, Panwas harus tegas menindak pelanggaran dalam pemilu.
Sementara itu Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus Dedi Fernando, usai demo mengatakan, bahwa sentra gakumdu tanggamus masih melakukan penyelidikan terkait money politik, maka dari itu dirinya berharap kepada masyarakat Tanggamus, untuk mempercayakan kepada panwaslu dalam melakukan proses money politik pada gelaran pilkada yang lalu.
Dari 4 laporan politik uang yang diterima panwaslu, pihaknya belum bisa memaparkan secara terperinci dengan alasan adanya keterkaitan materi dan dikhawatirkan dapat memicu hal - hal yang tidak di inginkan.
" Dari beberapa laporan telah kita naikan ke tingkat penyidikan. Namun segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok materi belum bisa di ungkapkan," Pungkas Dedi. (Rudi)
0 Comments: