PESAWARAN, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - Ketua DPC LAMI Arif Roni Kabupaten Pesawaran Geram Dengan lambatnya aparat hukum,Mencermati manuver mafia proyek-proyek raksasa di lingkungan Pemda Kabupaten Pesawaran yang di kuasai oleh Oknum Tertentu sejak Tahun 2017-2018 seakan mengorogoti tanpa terasa bagai semut hitam,Ironisnya Aparat Hukum bahkan sejumlah Lembaga Anti Korupsi terkesan tak menyadari permainan Mafia Proyek yang terjadi,bahkan para Anggota DPRD yang terhormat sendiri seakan tidak mampu mengatasi ulah para mafia tersebut karena diduga para mafia Proyek tersebut dibeking oleh oknum Pejabat Terhormat di Negeri Bumi Andan jejama ini demikian dikatakan Ketua DPC LAMI Arif Roni,aparat hukum didesak untuk menangkap mafia proyek Senin (10/9).
Menurut Dul, Dugaan suap maupun permainan tender dalam proses mendapatkan lelang proyek, bukan isapan jempol belaka. Proses lelang yang sekedar formalitas saja, benar adanya. Peran mafia mengatur pemenang lelang, terbukti ada bagaimana tidak Meskipun Berbeda Bendera Perusahaan Namun Nama dan Alamat perusahaan Hanya di kelola bahkan di monopoli oleh seorang oknum di duga bernama R- seperti yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran sejak 2016 dan Pembangunan RSUD Baa sejak Tahun 2018.
Kita sudah pegang beberapa data terkait jejak kasus dan sepak terjang dari prusahaan yang diduga sebagai sarat perusahaan bodong ini, bahwa sejak awal kontraktor yang diduga selalu menyabot habis proyek infrastruktur pada APBD Pesawaran selalu dalam status realisasinya yang bermasalah. Yang jelas proyek milyaran Ini diduga dimenagkan oleh perusahaan bodong yang sudah lama teragenda oleh pemborong yang merasa dirinya dekat dengan Bupati,”ujarnya lagi,
Ditegaskan , proyek ini juga tanpa melalui analisis DED. Tak ada perencanaan dan pengawasan yang baik dari konslutan yang membidangi secara arsitektur ketehnikan. “Uang proyek ini milyaran jelas bukan recehan. Tapi pihak pengawas tak pernah mau mengawas dan berkonsultan ditempat. Ini jelas-jelas akan menjadi proyek yang bermasalah dan sarat gratifikasi proyek ke pejabat dinas, ”jelasnya.
Ia meminta KPK untuk segera turun tangan dengan melibatkan adanya dugaan gratifikasi ke pejabat dinas kesehatan setempat. Sebab, uang negara yang sedang diincar-incar dan disorot oleh rekanan kontraktor PT ASRI FARIZ JAYA ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara akurat. “dari tim konsultan independen sudah meninai kajian arsitek bagunan ini sangat erat dengan praktek yang koruptif dan sarat gratifikasi besar-besaran. Nanti kita juga akan tambahkan laporan data-datanya terkait yang akan melibatkan persekongkolan sejumlah oknum di Unit Layanan Pengadaan dalam proyek yang diduga tak mempunyai sub bidang Klasifikasi Pekerjaan BG 008 yang dimenagkan ini ke KPK,”bebernya.
Sebelumnya pelelangan proyek dinas kesehatan ini mensyaratkan adanya kode Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi ber sub kode BG 008.
Namun berdasarkan hasil investigasinya, pada situs resmi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang diakses melalui www.lpjk.net ditengarai data detail perusahaan PT ASRI FARIZ JAYA ternyata ditengarai tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD). Bahkan, pengalaman sejenis kode BG008 pun tidak dapat dibuktikan ketika diakses dalam penelusuran belum lama ini.
Selain itu, ketika dihimpun berdasarkan latar belakang pengalaman detail perusahaan tersebut, Menurut Tuah, daftar perusahaan itu telah mengalami penurunan harga pasar dalam proyek persaingan tender, Khususnya di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan masa 2017 sebelumnya.
Sungguh aneh bila ada pemenang lelang namun dalam progres lerusahaanya tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD). Hal ini sama diibaratkan sebuah perusahaan bodong yang sama sekali tidak memiliki kemampuan dasar (KD). Artinya, bila proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan tanpa pengalaman/skill kerja, akan berdampak tidak tercapainya progress bobot sebuah pekerjaan ber sub BG 008, “akibat SDM yang tidak mumpuni dalam kontruksi bagunan BG 008 ini, maka proyek ini pasti akan disekandalkan secara koruptif, dan seterusnya sifat pekerjaan yang koruptif ini terus akan berjalan sesuai maunya kontraktor” sindir nya
Tak hanya itu, kontaktor proyek bagunan dinas kesehatan ini juga tidak pernah melibatkan SPK dan Kalender kontrak atau time schedule yang dibuat kontraktor dalam plag proyek.
Selain itu, kontraktor proyek ini juga disinyalir tidak pernah memperhatikan kualitas bangunan dari segi kajian konsultan dan menyalahi RAB. “Selanjutnya, peranan pengawasan dari pengerjaan proyek milik dinas kesehatan Pesawaran ini pun seperti merasa tidak punya tanggung jawab terhadap apa apa yang telah disabot oleh kontraktor. Pengawasan Ini seharusnya sejalan dengan aturan, dan penyimpangan kontraktor dan adanya dugaan aliran gratifikasi dari modus proyek operandi ini ke pihak-pihak terkait harus dapat ditindak lanjuti,” tuturnya. (adi)
0 Comments: