Ketua DPD JPKP Way Kanan Hamdari menjelaskan ke awak media Lampung Headlines melalui saluran telpon, Penyaluran BLT APBD ini diduga dan terkesan terlambat serta tebang pilih dalam pembagiannya, karna tiap-tiap kampung berbeda-beda yang menerima bantuan dari jumlah KK yang diusulkan untuk mendapatkan dana BLT APBD ini, Ucapnya.
Hamdari memberikan penjelasan, dari penelusuran tim JPKP di beberapa kecamatan yang sudah di bagikan secara simbolis dan serentak oleh Bapak Bupati Way Kanan bersama Timnya pada hari Minggu, 28 Juni 2020 di Kec Baradatu didapatkan data sebagai berikut; Kampung Bajar Setia 8 KK, Bakti Negara 30 KK Banjar Masin 30 KK, Cugah 30 KK. Sementara dikampung lainnya ada yang menerima seperti Bumi Rejo100 KK, Banjar Mulia100 KK dan Setia Negara 100 KK. Sementara dalam usulan tiap-tiap kampung rata-rata diatas 100 KK yang diusulkan dalam pengajuan penerima dana BLT APBD. Pada kenyataannya dilapangan tidak sesuai kenyataan, tuturnya.
Hal tersebutlah yang kadang membuat gesekan dimasyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bantuan ini tidak merata dan tidak adil, seperti halnya yang terjadi di kampung yang saya sebutkan dan masyarakat mengeluhkan dengan ketidakadilah pembagian dana BLT ini. Kami selaku Tim Relawan yang tergabung dalam Organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) yang memiliki tugas dan fungsi mengawal Kebijakan Pemerintah Pusat Melalui Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo sekaligus sebagai Kontrol Publik mengharapkan keterbukaan dan ketransparanan dari Pemerintah Daerah Kab. Way Kanan dalam hal Penyaluran BLT APBD ini, tandasnya.(*)
Tapi mohon maaf bapak bupati,ditempat kami kampung kami pembagian bansos atau BLT atau lansia, sangat tidak adil dan tidak tepat sasaran entah apa alasan dari lurahnya. Kurang paham
BalasHapus