Harapkan Ada Induk Tingkat Kabupaten, BHP Tanggamus Minta Pemkab Lebih Perhatikan Kesejahteraannya

Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Para Badan Hippun Pemekonan (BHP) di Tanggamus, mengharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih memperhatikan terkait kesejahteraan mereka, selain itu turut meminta kepada unsur DPRD Tanggamus bisa menjembatani supaya lembaga BHP mempunyai induk tingkat kabupaten, seperti halnya APDESI dan PPDI. Senin,02/08/2021.

Salah satunya disampaikan Ketua BHP Rantau Tijang Kecamatan Pugung Efendi, hal itu dirasa perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah dan DPRD Tanggamus, apa lagi beban kerja mereka cukup berat di Pekon. Seperti proses pembangunan di Pekon dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan pelaporan pelaksanaan melibatkan semua unsur lembaga pekon, termasuk BHP.

" Belum lagi jika ada permasalahan di pekon, pasti BHP turun tangan, cukup berat tanggungjawab beban kerja kami di Pekon dan apabila BHP ada keluhan tak tau harus kami sampaikan kemana, maka menurut saya perlu untuk dibentuknya lembaga BHP tingkat kabupaten, agar dapat menampung aspirasi dan keluhan para BHP di Pekon-Pekon,"Jelasnya.

Kemudian terkait kesejahteraan para BHP di Tanggamus, Efendi menilai insentif yang ada saat ini masih kurang maksimal dirasakan, sebab keluhan para BHP khususnya di daerah Pugung dan sekitarnya sangat sama dirasakan. " Dibandingkan dengan Kadus insentifnya rp.700 ribu, sedangkan kami ketua hanya Rp.600 ribu sampai anggota insentifnya hanya 300 ribu perbulan,"Ujar Efendi.

Senada dikatakan ketua BHP Kesugihan Kecamatan Kotaagung barat Masrodi, ia sangat menyetujui apabila kedepan bakal dibentuk lembaga induk BHP tingkat kabupaten, serta memperhatikan kesejahteraan BHP karena insentif yang diterima tak sebanding dengan beban kerja tanggung jawab yang cukup berat. Dimana fungsinya Badan Hippun Pemekonan (BHP) sesuai tugas nya dalam hal ini dipertegas dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah keterlibatan BHP sebagai wakil masyarakat secara partisipatif harus aktif mengawal semua proses tahapan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pekon.

" Bicara berat cukup berat tanggungjawabnya, jika ada masalah Pekon, BHP pasti yang pertama dilakukan pemanggilan oleh pihak terkait, saya sangat setuju apabila BHP nanti ada lembaga induknya tingkat kabupaten, sebab yang di rasa selama ini oleh BHP tak memadai dan perlu menjadi perhatian sejumlah pihak,"Tutupnya.(Rudi)