Lampung - NGO JPK (Jaringan Pemberantasan Korupsi) Provinsi Lampung mengajak lapisan masyarakat untuk ikut berperan serta melakukan pengawasan atas realisasi pekerjaan infrastruktur satuan kerja vertikal tahun 2021 di Provinsi Lampung.
Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan konektivitas,diantaranya infrastruktur dasar seperti rumah, infrastruktur energi dan pangan, infrastruktur untuk konektivitas dan mobilitas, serta akses TIK (teknologi informasi dan komunikasi).
Ketua NGO JPK Korwil Lampung Detria Jaya atau yang akrab dipanggil Ajo, mengatakan peran serta masyarakat dalam pengawasan kegiatan proyek ini sangat dibutuhkan agar meminimalisir kecurangan dan penyimpangan yang terjadi.
Dimana proyek infrastruktur tersebut dibiayai APBN dan peruntukannya adalah untuk masyarakat banyak.
"Bahkan pembangunan tersebut sudah dinanti bertahun -tahun oleh masyarakat.,"kata Ajo.
Ditegaskannya, Kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah melalui rekanan berpotensi diselewengkan.Seharusnya di awasi secara ketat oleh konsultan pengawas dan satker terkait.
Oleh karena itu, kata Ajo perhatian negara ke Lampung melalui alokasi APBN untuk mempercepat pembangunan diharapkan tidak disalahgunakan melalui kongkalikong oknum-oknum pejabat kementerian dan lembaga yang berkolusi dengan kaum kuat bermodal.
"Terpanggil untuk pencegahan terhadap praktik KKN dalam realisasi proyek negara melalui dana APBN, maka kami dari NGO JPK siap mengawal temuan tindak pidana korupsi sampe tuntas, "tegas Ajo melalui keterangan tertulisnya.
Sementara, dugaan atas kusutnya pelaksanaan proyek APBN di Provinsi Lampung terkuak setelah beberapa media daring lokal memberitakan terkait dugaan kusutnya realisasi pekerjaan proyek APBN dengan total biaya Rp. 168 miliar, dikutip di sinarlampung.co pada 4 September 2021.
Diantaranya pembangunan Pengamanan Pantai Kalianda objek Pantai Sukaraja, Kabupaten Lampung Selatan, yang kerjakan PT. Basuki Rahmanta Putra, dengan nilai anggaran Rp Rp67,786 miliar(Rp67.786.022.202,80), pembangunan Pengaman Pantai Kalianda objek Pantai Maja, juga di Kabupaten Lampung Selatan dikerjakan PT. Mina Fajar Abadi dengaan nilai anggaran Rp38 Miliar (Rp38.061.681.300).
Lalu proyek pembangunan Rumah Susun Universitas Lampung (Unila) di Bandar Lampung, dikerjakan PT. Sihyong Jaya Persada, Rp11,659 miliar (Rp11.659.239.900),proyek pembangunan Rumah Susun Institut Teknologi Sumatera (Itera) Bandar Lampung, dikerjakan PT Pubakot Jaya Abadi, dengan anggaran Rp23,436 miliar (Rp23.436.035.084).
Dan terakhir proyek pembangunan Jalan Lingkar Itera, Kabupaten Lampung Selatan,yang dikerjakan PT Bangun Yodya Persada, anggaran Rp19,9 miliar (Rp19.953.491.000).
(Red)
0 Comments: