Bangunan Lab SD di Lampung Selatan diduga Ngawur

Lampung Selatan- Proyek Alokasi Dana Anggaran Khusus (DAK) pembangunan laboratorium  Sekolah Dasar di Kecamatan Sidomulyo dengan biaya Rp. 1.019.303.009.63 yang pelaksanaannya sedang digarap di bulan September 2021 dan tersebar di SDN Seloretno, SDN 1 Sidodadi, SDN  3 Sidowaluyo, SDN 1 Sidorejo,SDN 1 Suka Banjar dan SDN 2 Campang Tiga diduga tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis) Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Saat media ini mengecek di salah satu lokasi proyek tepatnya di SDN 3 Seloretno nampak pembangunan laboratorium tersebut asal jadi, tidak sesuai RAB. 

Salah seorang guru yang sedang berada di sekolah, saat dikonfirmasi namun namanya enggan disebutkan mengatakan, bangunan laboratorium SD itu sudah tiga kali ganti tukang bahkan material yang digunakan sepertinya tidak Berstandar Nasional Indonesia (SNI). 

"Gak tau siapa yang ngeborong bangunan itu, tapi kerjaan itu sudah tiga kali ganti tukang, " katanya. Senin (27/9/2021). 

Sementara, menurut sumber di percaya ,diketahui pelaksana lapangan kontraktor dipegang oleh surono.

"Namun saat ini surono sudah tidak lagi di lapangan, sekarang langsung dipegang bosnya ,namanya Yaman katanya sih orang bandarlampung.Dia juga jarang datang, kesini biasanya sore " kata salah seorang tukang yang enggan disebut namanya. 

Lebihlanjut, saat yang bersangkutan dikonfirmasi melalui via telepon, Yaman mengaku sebagai pelaksana lapangan dari pihak kontraktor dengan nada sombong mengatakan,"Gimana bang,biasalah ini lagi gupek dan ruwet,gw ini hanya dilapangan.Banyak juga yang dapat kerjaan.Seperti yang di depan bangunan kita itu (bangunan perpusatakaan SD dan WC Kecamatan Sidomulyo red).Kalau gw di lokasi nanti gw kontek -konteklah "ucap Yaman . Selasa (28/9/2021).

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan,Yespi Cory SH saat dikonfirmasi terkait berapa sekolah tahun ini yang dapat DAK dan berapa anggaran Dana DAK di dinas Pendidikan. Dirinya hanya menjawab"Belum tau, saya belum ada, Blm sempet. Masih banyak Pr di kantor dan agenda pak bupati, "katanya singkat. (ior)

Continue Reading

Ketua DPD JPKP Way Kanan Angkat Bicara Terkait Pembagian BLT APBD Kab Way Kanan.

Way Kanan– Ditengah masa pandemi Covid-19 banyak bergulir bantuan dari pemerintah baik dari pusat maupun daerah yang diturunkan untuk membantu perekonomian masyarakat desa, dimana banyak masyarakat yang terkena imbas dari wabah ini, termasuk di Kab. Way Kanan, terkait Dana BLT APBD Kab. Way Kanan yang sudah diberikan langsung oleh Bupati Kab. Way Kanan, Ketua DPD JPKP Kab. Way Kanan Hamdari angkat bicara dalam hal penyaluran dana BLT APBD ini.

Ketua DPD JPKP Way Kanan Hamdari menjelaskan ke awak media Lampung Headlines melalui saluran telpon, Penyaluran BLT APBD ini diduga dan  terkesan terlambat serta tebang pilih dalam pembagiannya, karna tiap-tiap kampung berbeda-beda yang menerima bantuan dari jumlah KK yang diusulkan untuk mendapatkan  dana BLT APBD ini, Ucapnya.

Hamdari memberikan penjelasan, dari penelusuran tim JPKP  di beberapa kecamatan yang sudah di bagikan secara simbolis dan serentak oleh Bapak Bupati Way Kanan bersama Timnya pada hari Minggu, 28 Juni 2020 di Kec Baradatu didapatkan data sebagai berikut; Kampung Bajar Setia 8 KK, Bakti Negara 30 KK Banjar Masin 30 KK, Cugah 30 KK. Sementara  dikampung lainnya ada yang menerima seperti Bumi Rejo100 KK, Banjar Mulia100 KK dan Setia Negara 100 KK. Sementara dalam usulan tiap-tiap kampung rata-rata diatas 100 KK yang diusulkan dalam pengajuan penerima dana BLT APBD. Pada kenyataannya dilapangan tidak sesuai kenyataan, tuturnya.

Hal tersebutlah yang kadang membuat gesekan dimasyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bantuan ini tidak merata dan tidak adil, seperti halnya yang terjadi di kampung yang saya sebutkan dan masyarakat mengeluhkan dengan ketidakadilah pembagian dana BLT ini. Kami selaku Tim Relawan yang tergabung dalam Organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) yang memiliki tugas dan fungsi mengawal Kebijakan Pemerintah Pusat Melalui Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo sekaligus sebagai Kontrol Publik mengharapkan keterbukaan dan ketransparanan dari Pemerintah Daerah Kab. Way Kanan dalam hal Penyaluran BLT APBD ini, tandasnya.(*)

Continue Reading

BLT DD Desa Negeri Mulya diduga menyimpang, JPKP Way Kanan terima Surat aduan Masyarakat.

Waykanan-Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Way Kanan, resmi menerima surat kuasa dari warga Desa Negeri Mulya Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, surat kuasa diterima langsung oleh Hamdari, Ketua DPD JPKP Kab. Way Kanan yang dihadiri ketua RT setempat. Aduan masyarakat dalam isi surat kuasa tersebut, agar JPKP sebagai penerima kuasa menindaklanjuti dan menyampaikan kepada Camat Gunung Labuhan, Bupati Way Kanan dan Pihak-pihak terkait, tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang belum diterima warga terdampak Pandemi Covid-19 di desa Negeri Mulya (26/5/2020)

Dalam surat itu disampaikan, dasar pengaduan dan permohonan pendampingan beberapa masyarakat Desa Negeri Mulya Kec. Gunung Labuhan Kepada Ketua DPD JPKP pada hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2020 pukul 16.00 wib  tentang aduan dan menuntut keadilan terhadap Kepala Desa Negeri Mulya Kec. Gunung Labuhan terkait Pembagian BLT Dana Desa, dan dugaan Kecurangan dan indikasi perubahan data, kolusi dan nepotisme (KKN)  yang dilakukan perangkat desa Negeri Mulya Kec. Gunung Labuhan.

Dari keterangan yang diterima awak media Lampung Headlines dari salah satu warga yang menyerahkan kuasa, "surat kuasa ini adalah langkah awal kami sebagai warga, memberikan teguran dan kesempatan bagi Kepala Desa dan aparaturnya, untuk segera melakukan evaluasi dan penyelesaian permasalahan BLT Dana Desa bagi masyarakat yang layak menerima bantuan BLT Dana Desa berdasarkan kriteria". ungkapnya.

Sementara Tim advokasi yang diberi kuasa dan ditunjuk warga untuk mendampingi permasalahan tersebut  M. Ezan Farmanda, S.H Mengungkapkan "yang paling utama, harapan dan permintaan warga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, melalui Bapak Bupati dan instansi terkait, untuk dapat memberikan sangsi tegas kepada kepala desa dan perangkatnya, apabila ada unsur kesengajaan dalam perubahan data penerima BLT Dana Desa ini, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah." tutur M. Ezan Farmada, Selasa (27/05) siang.

Dalam kesempatan yang sama, JPKP selaku kontrol publik dalam pendampingan kebijakan pembangunan melalui ketuanya Hamdari, memberikan pemahaman kepada warga tentang kriteria-kriteria apa saja dan siapa saja yang berhak menerima BLT Dana Desa ini, termasuk beberapa dana bantuan dari  pemerintah pusat, ketua JPKP Kab Way Kanan berjanji akan meneruskan dan memperjuangkan Aspirasi warga masyarakat Negeri Mulya yang belum mendapatkan bantuan sosial, BLT Dana Desa kepada pihak pemerintah pusat maupun daerah Kab. Way Kanan tegasnya.

“Selain itu Badan Pengawas Kampung (BPK) Desa Negeri Mulya saat di temui mengatakan "kami sudah mengingatkan kepada aparat kampung agar mendata warga yang betul-betul berhak menerima BLT Dana Desa ini, tapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak sesuai harapan BPK." Ungkapnya.

Lebih lanjut Ketua BPK Desa Negeri Mulya beserta Jajarannya mengakui adanya kesalahan dan tidak tepat sasaran bagi yang menerima bantuan dalam pembagian BLT Dana Desa yang sudah dibagikan ini. Harapan BPK, agar kepala desa dan aparaturnya segera  mengevaluasi dan membagikan bantuan BLT dana desa kepada yang betul-betul berhak menerima bantuan, tanpa menunda-nunda lagi. pungkasnya. (Tim)

Continue Reading

Miris!! Bantuan BLT DD Di Desa Negeri Mulya diduga Tidak Tepat Sasaran.

Way Kanan - Pemberian bantuan melaui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kab. Way Kanan tepatnya di Desa Negeri Mulya Kec. Gunung Labuhan diduga tidak tepat sasaran. Berdasarkan penelusuran Awak media Lampung Headlines, terlihat ada beberapa warga pemilik usaha yang lebih mapan menerima BLT Dana Desa ini, hla ini tentu sangat disayangkan Sementara warga kurang mampu, yang belum tercatat dalam penerima bantuan PKH, Orang Miskin Baru (OMB), warga yang kehilangan Pekerjaan diperantauan/Luar Negeri,  Lansia dalam Kondisi sakit menahun dan dinilai layak menerima BLT ini justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

Seperti salah seorang warga yang kami temui menuturkan "warga yang ekonominya bagus justru dapat BLT Dana Desa ini, sementara saya belum tercatat dan menerima bantuan dalam bentuk apapun, tidak menerima bantuan.

Sementara Salah satu RT saat ditemui menuturkan sudah menanyakan kepada Kepala Desa Negeri Mulya, terkait penerima BLT yang dinilainya tidak tepat sasaran. Jawaban Kepala Desa pada saat RT menanyakan hal ini justru sangat mengagetkan, "Ini Uang...uang saya, hak saya mau saya berikan atau bagikan kepada siapa", ucapan tersebut keluar dari Kepala Desa kepada RT yang menanyakan hal itu.

Lebih lanjut ketua RT menuturkan, Kami hanya ingin tahu, BLT tersebut peruntukannya untuk siapa? Apakah untuk masyarakat miskin atau segelintir orang. Kami melihat masih ada warga yang semestinya menerima bantuan malah tidak mendapatkannya, ungkap Ketua RT yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (23/5).

Dilain sisi salah satu Kadus Negeri Mulya dan RT, saat dikonfirmasi tidak memaparkan, "pembagian BLT ini dan terkesan tebang pilih Dia mengaku menerima perintah pendataan dari kepala desa  yang minim informasi kriteria penerima bantuan BLT maupun peraturan pemerintah tentang warga yang terdampak Pandemi Covid-19 yang layak menerima bantuan, Sejumlah informasi lainnya juga telah disampaikan kepada kami". Ujar Kadus dan Pak RT.

Sementara informasi dari salah seorang warga berinisial (Hr) mengungkapkan,  "Rasa keadilan yang diharapkan dari kepala desa  tentang bantuan- bantuan dirasakan sangat berat sebelah dan tebang pilih dalam pembagian. Saya belum pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun selama wabah Corona ini, profesi saya selama ini hanya buruh harian lepas, yang saya tau orang orang seperti kami ini seharusnya yang mendapatkan bantuan. Kondisi ini tidak hanya di lingkungan kami, bahkan di lingkungan lain di desa kami, juga ada kasus serupa,” ungkapnya.(Hdr)

Continue Reading