Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Kabupaten Tanggamus terus memastikan bahwa penyelidikan terkait Dugaan pemotongan Dana KPPS di berbagai Kecamatan di Tanggamus terus dilakukan, setelah minggu kemarin dilakukan pemeriksaan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di panggil oleh pihaknya untuk dimintai keterangannya guna mengumpulkan data dan keterangan (Pulbaket).
Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus David P Duarsa usai menghadiri rapat paripurna DPRD Tanggamus di Islamic Centre Kotaagung, Menurut Kajari sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mencari titik terang dugaan pemotongan honor dan dana operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hari ini ia akan menggelar briefing terlebih dahulu, guna mendengar sejauh mana progres hasil pemeriksaan yang dilakukan anggotanya.
"Setelah itu dilakukan baru nanti kita akan lakukan lagi pemeriksaan keterangan lebih lanjut, supaya lebih konkrit, kemana arahnya supaya nanti tidak membias kemana-mana, untuk hari ini kita akan kumpulkan dahulu timnya, sehingga nanti siapa saja yang akan kita mintai keterangan, nanti keteranganya bisa mengerucut tidak membias,"jelas David.
Kajari mengisyaratkan bahwa ada pemeriksaan lebih lanjut yang akan dilakukan dalam Minggu ini, namun ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang akan dimintai keterangan tersebut, ia juga menjelaskan Kejari juga dalam melakukan pemeriksaan diakuinya mengalami kekurangan personil, tetapi untuk mengatasi hal tersebut pihaknya akan meminta dukungan personil dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
" Indikasinya sudah terlihat, mohon doanya saja semoga cepat selesai, faktor kekurangan personel dari kejari, Tetapi prinsip kekurangan personil tidak menjadi suatu hambatan, tetap kita jalan terus supaya masyarakat juga dapat mengetahuinya secara umum, kita saat ini akan mengerucut ke arah yang itu menjadi intinya, sehingga benang merah dapat terurai, "ujarnya.
Ia menargetkan tahun ini, proses dari penyelidikan hingga penyidikan akan dilakukan, lalu dari penyidikan tingkatan estafetnya akan terus dilakukan, karena dari proses tersebut lanjutnya sudah mengerucut dan terindikasi siapa target dari dugaan
pemotongan honor dan dana operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut.
" Karena masalah ini sudah mengerucut siapa saja yang terindikasi menjadi target-target kita, Kalau untuk saat ini, masih ada gambaran kasar saja. Kita juga nantinya akan menggandeng pihak Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara seperti apa, berapa jumlahnya, sehingga nantinya tidak ada bahasa lebih kurang tentang kerugian negara tersebut,"terangnya.
Lanjut David, BPKP belum bisa di gandeng ketika Kejari belum klop atau memastikan berkas-berkas yang terkait dengan keuangan, karena terdapat 1.975 KPPS dan PPS sebanyak 310, dan pihaknya masih mengatur strategi karena terbentur personel tadinya. Saat di tanya para awak media indikasinya korupsi atau gratifikasi dua-duanya sama-sama merugikan keuangan negara.
" Mungkin Saya akan mengarah pada sampling-sampling atau yang pokoknya saja, Korupsi atau pun Gratifikasi akan kita ketahui nantinya, karena keduanya sama-sama merugikan keuangan negara,"pungkasnya. (Rudi)
0 Comments: