by 
Kabupaten Pringsewu, www.lampungheadlines.com - Pembangunan Saluran Drainase dengan tipe 50/50 sepanjang 200 Meter yang berlokasi di Dusun Cidurian Pekon Kamilin Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu diduga sarat penyimpangan, pasalnya pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Dana Desa Tahun 2019 dengan besaran anggaran mencapai Rp. 87.945.000 ini dikerjakan tanpa melibatkan unsur-unsur yang seharusnya terlibat diantaranya Kepala Urusan (KAUR) Pembangunan, Kepala Dusun Cidurian melainkan dikelola langsung oleh Hi. Jufri Kepala Pekon Kamilin.
Terungkapnya dugaan penyimpangan tersebut, dalam pengerjaan dan pengelolaan Dana Desa tahap 2 Pekon Kamilin yang salah satu item kegiatannya berlokasi di dusun Cidurian yakni untuk Pembangunan Saluran Drainase, dirangkum dari penjelasan Mat Suni yang berperan sebagai Kepala Tukang pengerjaan Pembangunan Saluran Drainase didusun Cidurian saat ditemui awak Media di kediamannya pada Selasa (01/09/19), mengatakan "Dusun Cidurian mendapatkan alokasi pembangunan drainase dengan panjang 200 Meter untuk ditahap kedua ini dan untuk rabat betonnya itu nanti ditahap ketiga", Jelas Mat Suni.
Dilanjutkan Mat Suni "Terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase ini, saya dipercaya menjadi kepala tukangnya, adapun untuk pengelolanya itu Pak Lurah langsung yang menangani kegiatan pekerjaan ini tanpa melibatkan kepala Dusun dan RT setempat serta kaur pembangunanya, Kaur Pembangunannya Pak Femi hanya menangani material batu saja adapun selain batu kaur pembangunanya tidak tahu apa-apa", ungkap Mat Suni.
Hal tersebut dibenarkan oleh Femi selaku Kaur Pembangunan Pekon Kamilin saat dimintai keterangan di kantor Pekon Kamilin "Memang benar adanya untuk Pelaksanaan pembangunan drainase didusun 2 (Cidurian_red), itu semuanya dikelola langsung oleh Kepala Pekonnya, saya hanya menangani bagian pemesanan batu dan itu juga berdasarkan pesanan Kepala Pekon", papar Femi.
Saat ditanya tentang berapa volume bangunannya dan berapa harga satuan meter kubiknya, Femi menyatakan kurang tahu karena Femi tidak pegang RAP/RKP, "Untuk volume beton bangunan drainase dan harga satuan meter kubik saya tidak tahu karena saya dan perangkat lainnya tidak pegang RAP/RKP dan semuanya dipegang Kepala Pekon" pungkas Femi Kaur Pembangunan.
Pernyataan Femi diamini Sanuri Sekretaris desa Kamilin "Betul adanya saya sebagai sekretaris desa tidak pegang RAP/RKP Dana Desa Tahun Anggaran 2019", ungkap Sanuri.
Sementara Kepala Pekon Kamilin Hi. Jufri saat dikonfirmasi via telepon seluler miliknya membantah dan menyatakan bahwasanya pelaksaannya sudah diserahkan sepenuhnya kepada kepala Dusun dan kepala tukangnya, "kalau ada yang mengatakan saya mengelolanya itu semua tidak benar, dan terkait untuk volume beton dan harga satuan meter kubik saya juga tidak tahu" Kilah Hi. Jufri selaku Kakon Kamilin.
Masih dikatakan Kepala Pekon "Sebenarnya sebelum dilaksanakan pekerjaan sudah saya serahkan kepada kaur pembangunan tapi kaur pembangunan tidak mau mengerjakanya", jelas Kakon Kamilin.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 14 tahun 2019, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Permen PU No 7 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Peraturan Bupati tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa No. 03 Tahun 2017 bahwasanya harga satuan meter kubik dalam pelaksanaan harus mengacu pada aturan yang sudah menjadi ketentuan. Lalu dengan muncul dugaan besarnya harga satuan meter kubik pada pembangunan drainase Dusun 2 Pekon Kamilin yang belum dapat dijelaskan baik oleh aparatur Pekonnya atau pihak yang memiliki wewenang dalam pengerjaannya ini, makn disinyalir terdapat dugaan mark-up anggaran. (Red)
0 Comments: