Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat (PUPR) Tanggamus terus menggeber program sertifikasi bagi pekerja kontruksi bangunan di tahun 2020 ini. Dengan tetap bekerjasama dengan Assessor dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) dan Tim ahli Insruktur Dari provinsi Lampung sebagai pengawas
Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Tanggamus itu krusial, Tukang di lapangan sangat menentukan kualitas bangunan Maka dari itu, semua tukang seharusnya memiliki bekal yang baik melalui pelatihan dan mendapat sertifikat agar juga mendapatkan upah yang layak sebagaimana mestinya. Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2017 pasal 90 ayat 2 tentang jasa kontruksi. Salah satunya yang berbunyi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Kontruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
" Maka dari itu 450 tukang kontruksi harus di sertifikasi tahun 2020, dan pemkab Tanggamus pun telah menyiapkan kuota yang dibiayai dari APBD sebanyak 300 orang, Selain bertujuan mengukur kompetensi para tenaga kerja konstruksi, program sertifikasi itu juga akan memudahkan tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan,"kata Kabid Tata Ruang dan bina jasa kontruksi Tonny Saputra mewakili kadis PUPR Riswanda Djunaidi saat ditemui diruang kerjanya. Kamis, 06/02/2020.
Lanjutnya, Tahun 2019 lalu telah di anggarkan sebanyak 200 orang, namun yang lulus dan mendapatkan sertifikasi hanya 138 orang, dan tahun 2020 ini akan di utamakan ke daerah-daerah terpencil seperti di kecamatan pematang Sawa, Ulu Belu, Kelumbayan, Cukuh Balak, dan Limau. Mengapa sasarannya ke daerah terpencil dimaksudkan untuk penggunaan dari dana ADD itu akan memanfaatkan tukang-tukang yang dapat di pekon, setelah mereka dilatih kemudian lulus serta mendapatkan Sertifikat maka Secara otomatis mereka bisa dinyatakan layak mengerjakan pembangunan gedung dan infrastrukturnya. Sertifikat pekerja kontruksi ini dapat berlaku di seluruh indonesia selama 3 tahun dan apabila masa berlaku sudah habis dapat di perpanjang LPJK dimana pun.
" Akan di Utamakan di daerah-daerah terpencil, yang susah mendapatkan tukang yang ahli dalam bidangnya dan sebagian dari mereka di impor, namun dengan program kita 2020 ini diharapkan tak ada lagi nantinya pihak pekon mengambil tukang dari luar daerah pekon masing-masing. Kami berencana survey lapangan, mendatangi daerah-daerah yang kebetulan sedang kita data, perkecamatan yang sudah bersertifikat ada berapa orang, di utamakan kecamatan terendah, disamping daerah terpencil,"ujarnya.
Tonny menambahkan, untuk mekanisme kegiatannya ini nanti akan tetap sama dengan tahun sebelumnya tak ada perbedaan, rencananya pekerja kontruksi di tahun ini akan spesifik menyasar tukang-tukang seperti, tukang gedung, bangunan, kayu, batu dan lain sebagainya. Ia mengharapkan tahun 2020 ini program sertifikasi tukang yang bergerak di bidang Kontruksi dapat di manfaatkan sebaik-baik mungkin serta dapat mengubah taraf hidup dalam hal ini perekonomian keluarganya, yang pada intinya adalah bisa mendapatkan upah yang lebih layak.
" Selain itu dalam internal PUPR juga akan menggelar program bagi 100 orang para pengawas untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), pengetahuan pengawas, terkait pengawasan jalan, Irigasi, jembatan, gedung dan bangunan, pelatihan pengawasan oleh LPJK,"pungkas Tonny. (Rudi)
0 Comments: