PESAWARAN, WWW.LAMPUNGHEADLINES.COM - Wakil Ketua Komisi lV DPRD Kabupaten Pesawaran,Harto Susanto. S.E,di Minta Ketua LSM Generasi Penrus Pejuang NKRI,Adiyanto Kita Sudah melaporkan dengan No 116/GPP NKRI/DAS/||| terkait Dugaan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rayat Setempat dan,Ke Bupati Pesawaran berharap tumpang tindih proses penyelesaian proyek di Dinas segera diselsaikan.
Dikabarkan
Sebab jika berlarut - larut akan berimbas minumnya ke Percayaan
Masyarakat di Bumi Andan Jejama ini,Proyek ini Untuk itu dirinya miminta
agar PT Asri Fariz Jaya mencari penyelsaian sangketa tersebut, terlebih
dikerjakan diduga sebagai sarat settingan agenda konspirasi antara
oknum pejabat Dinas kesehatan setempat bersama pemborong untuk mengeruk
kerugian negara sehingga sarat pemborosan keuangan Negara.
Tak
hanya itu, masalah lain yang juga menuai bermunculan belakangan ini,
seperti Puluhan buruh dalam pekerjaam proyek ber sub klas bg 008 ini
dikabarkan menerima upah dari kontraktor dengan meminimalisirkan besaran
katagori (bestek) yang diantaranya campuran yang tak sebanding
.Sedangkan bangunan lanjutan Rumah Sakit untuk lantai 1 dan lantai 2
Dimas Kesehatan sebelumnya paska bagunan ini juga terindikasi.
Aktivis
anti korupsi Tuah Aulia Fuadi, mengatakan, proyek ini sudah bermasalah
sejak awal tender. Ia mengatakan, pemenang tender yakni PT ASRI FARIZ
JAYA itu dinilainya sebagai perusahaan bodong dan sarat gratifikasi dan
kongkalikong bersama oknum Unit Layanan Pengadaan setempat.
“Kita
sudah pegang beberapa data terkait jejak kasus dan sepak terjang dari
prusahaan yang diduga sebagai sarat perusahaan bodong ini, bahwa sejak
awal kontraktor yang diduga selalu menyabot habis proyek infrastruktur
pada APBD Pesawaran selalu dalam status realisasinya yang bermasalah.
Yang jelas proyek milyaran Ini diduga dimenagkan oleh perusahaan bodong
yang sudah lama teragenda oleh pemborong yang merasa dirinya dekat
dengan Bupati,”ujarnya lagi, Jum’at (3/8).
Ditegaskan
, proyek ini juga tanpa melalui analisis DED. Tak ada perencanaan dan
pengawasan yang baik dari konslutan yang membidangi secara arsitektur
ketehnikan. “Uang proyek ini milyaran jelas bukan recehan. Tapi pihak
pengawas tak pernah mau mengawas dan berkonsultan ditempat. Ini
jelas-jelas akan menjadi proyek yang bermasalah dan sarat gratifikasi
proyek ke pejabat dinas, ”jelasnya.
Ia
meminta KPK untuk segera turun tangan dengan melibatkan adanya dugaan
gratifikasi ke pejabat dinas kesehatan setempat. Sebab, uang negara yang
sedang diincar-incar dan disorot oleh rekanan kontraktor PT ASRI FARIZ
JAYA ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara akurat. “dari tim
konsultan independen sudah meninai kajian arsitek bagunan ini sangat
erat dengan praktek yang koruptif dan sarat gratifikasi besar-besaran.
Nanti kita juga akan tambahkan laporan data-datanya terkait yang akan
melibatkan persekongkolan sejumlah oknum di Unit Layanan Pengadaan dalam
proyek yang diduga tak mempunyai sub bidang Klasifikasi Pekerjaan BG
008 yang dimenagkan ini ke KPK,”bebernya.
Sebelumnya
pelelangan proyek dinas kesehatan ini mensyaratkan adanya kode
Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Pekerjaan Konstruksi ber sub
kode BG 008.
Namun berdasarkan hasil investigasinya, pada situs resmi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang diakses melalui www.lpjk.net ditengarai
data detail perusahaan PT ASRI FARIZ JAYA ternyata ditengarai tidak
memiliki Kemampuan Dasar (KD). Bahkan, pengalaman sejenis kode BG008 pun
tidak dapat dibuktikan ketika diakses dalam penelusuran belum lama ini.
Selain
itu, ketika dihimpun berdasarkan latar belakang pengalaman detail
perusahaan tersebut, Menurut Tuah, daftar perusahaan itu telah mengalami
penurunan harga pasar dalam proyek persaingan tender, Khususnya di
Provinsi Sumatera Utara dibandingkan masa 2017 sebelumnya.
Sungguh
aneh bila ada pemenang lelang namun dalam progres lerusahaanya tidak
memiliki Kemampuan Dasar (KD). Hal ini sama diibaratkan sebuah
perusahaan bodong yang sama sekali tidak memiliki kemampuan dasar (KD).
Artinya, bila proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan tanpa
pengalaman/skill kerja, akan berdampak tidak tercapainya progress bobot
sebuah pekerjaan ber sub BG 008, “akibat SDM yang tidak mumpuni dalam
kontruksi bagunan BG 008 ini, maka proyek ini pasti akan disekandalkan
secara koruptif, dan seterusnya sifat pekerjaan yang koruptif ini terus
akan berjalan sesuai maunya kontraktor” sindir nya
Tak
hanya itu, kontaktor proyek bagunan dinas kesehatan ini juga tidak
pernah melibatkan SPK dan Kalender kontrak atau time schedule yang
dibuat kontraktor dalam plag proyek.
Selain
itu, kontraktor proyek ini juga disinyalir tidak pernah memperhatikan
kualitas bangunan dari segi kajian konsultan dan menyalahi RAB.
“Selanjutnya, peranan pengawasan dari pengerjaan proyek milik dinas
kesehatan Pesawaran ini pun seperti merasa tidak punya tanggung jawab
terhadap apa apa yang telah disabot oleh kontraktor. Pengawasan Ini
seharusnya sejalan dengan aturan, dan penyimpangan kontraktor dan adanya
dugaan aliran gratifikasi dari modus proyek operandi ini ke pihak-pihak
terkait harus dapat ditindak lanjuti,” tutupnya. (adi)